TOK! RUU Perampasan Aset Disahkan Paripurna DPR Hari Ini Usai 18 Tahun Mangkrak
--
SEKAR OTONITY – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, memasuki babak krusial SEUSAI Komisi III DPR RI merampungkan pengambilan keputusan tingkat pertama serta segera disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis (19/11/2026).
Pada rapat kerja pembicaraan tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026), Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan sepuluh pokok bahasan utama yang selesai dirumuskan Panja bersama pemerintah seusai merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Di antara poin-poin paling krusial yakni mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture), perluasan cakupan kejahatan yang berdampak luas seperti investasi bodong serta perdagangan saham bodong, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pembentukan badan pengelola aset, sampai dengan pengawasan oleh badan independen.
Baca juga: Link Update Baroness Goes on Strike Chapter 164 Scan Indonesia, Memilih Menjalani Hidup yang Santai
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa proses peradilan pidana diperlukan supaya negara tetap dapat mengejar dan menyita aset hasil kejahatan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, maupun melarikan diri.
Diketahui, nasib pembahasan RUU Perampasan Aset segera memasuki babak baru. Rancangan aturan tersebut telah disepakati dibawa ke paripurna.
Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11) menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan.