Aksi Mahasiswa 20 Oktober di Jakarta: Soroti Mahalnya Harga Pokok Serta Kekecewaan Terhadap 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
--
TOLIMAG - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia memadati kawasan Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa mengevaluasi dua tahun masa kepemimpinan nasional.
Di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian, jalannya penyampaian pendapat ini diwarnai orasi ilmiah, pembacaan puisi perlawanan, serta pembentangan spanduk yang memuat kritik tajam terhadap kinerja jajaran menteri kabinet. Fokus utama dari pergerakan ini adalah mendesak dilakukannya reformasi struktural terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Baca juga: VIRAL! Video Mbak Pur Nganjuk Berisi Konten Pornografi, Kini Jadi Terdakwa dan Jalani Sidang di PN
Kondisi lapangan menunjukkan arus lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Tani dan beberapa ruas jalan protokol menuju Monumen Nasional mengalami pengalihan guna mengantisipasi kemacetan parah. Meskipun eskalasi massa cukup tinggi, jalannya aksi secara umum tetap berjalan kondusif. Menariknya, dalam momentum pergerakan kali ini, kelompok buruh dipastikan tidak ikut mengambil bagian untuk turun ke jalan bersama aliansi mahasiswa.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengonfirmasi bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memilih absen demi meminimalisasi risiko keamanan politik serta mengapresiasi regulasi ketenagakerjaan baru yang telah disahkan pemerintah.
Hal tersebut membuat panggung demonstrasi sepenuhnya diisi oleh gerakan mahasiswa dan organisasi sipil. Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menyatakan bahwa absennya elemen buruh tidak menyurutkan daya dobrak mahasiswa untuk menyampaikan lima poin tuntutan keselamatan daulat rakyat.
Isu mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi salah satu narasi yang paling gencar diteriakkan oleh orator di atas mobil komando. Mahasiswa membawa data di mana kenaikan harga pangan bergejolak yang kian melambung tinggi telah menurunkan daya beli masyarakat secara drastis, khususnya pada kalangan ekonomi rentan desil bawah.
Selain urusan isi dompet rakyat, rapuhnya perlindungan lingkungan hidup menjadi perhatian serius dalam draf tuntutan mahasiswa. Kasus deforestasi besar-besaran, kebakaran hutan tahunan yang menyebabkan polusi udara akut, hingga lambannya penanganan mitigasi banjir di daerah pulau terluar dinilai menjadi bukti nyata kelalaian tata kelola ekologis. Mahasiswa dengan tegas meminta pertanggungjawaban hukum pidana dan administrasi dari korporasi-korporasi nakal yang merusak hutan, serta menuntut pencabutan izin operasional mereka tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, sektor pendidikan dan kebebasan sipil juga menjadi rapor merah yang dipaparkan dalam unjuk rasa ini. Mahasiswa mengecam komersialisasi pendidikan yang membuat biaya kuliah di perguruan tinggi negeri kian tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin. Mereka mengingatkan pemerintah bahwa visi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah tercapai jika pendidikan diubah menjadi komoditas bisnis yang mahal. Dengan lima tuntutan komprehensif ini, gerakan mahasiswa di Jakarta berharap pemerintah tidak menutup mata dan segera memberikan jawaban konkret melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar janji politik di ruang-ruang rapat.
