2 Anggota DPRD Pekanbaru Ribut Hingga Terjadi Kekerasan di Bandara Soetta, Motif Ini Diduga jadi Penyebab!
--
Sekar.otonity.com - Sebuah keributan yang melibatkan para wakil rakyat—khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari wilayah Riau—terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Salah satu pihak yang terlibat telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Komisaris Muhammad Esha, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengonfirmasi bahwa laporan telah diterima dan pihaknya kini tengah menangani kasus tersebut.
"Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme," ujar Kompol Esha kepada wartawan pada Jumat (23 Oktober 2026).
Dugaan tindak kekerasan ini dilaporkan oleh seseorang berinisial 'F', yang merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru. Pihak yang dituduh melakukan kekerasan tersebut adalah anggota DPRD dari lembaga yang sama, yang diidentifikasi dengan inisial 'Z'.
"Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti," katanya.
Informasi yang dilansir dari indozone.id, Dugaan kekerasan tersebut terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, F dan Z berada di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta, bersiap untuk kembali ke Pekanbaru setelah mengikuti kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh kelompok anggota DPRD tersebut di Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, Z memanggil F dan memintanya untuk mendekat. F kemudian menyampaikan keberatannya terkait pernyataan-pernyataan yang dilontarkan setelah sesi konsultasi di Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Dalam pertemuan itu, Z diduga mendorong F—hingga hampir terjatuh—dan mencengkeram lehernya. Kejadian tersebut dilaporkan berhasil dilerai oleh anggota DPRD lain yang berada di lokasi, yakni Rois dan Victor Parulian.
Menyusul insiden tersebut, F mengajukan laporan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk penyelidikan lebih lanjut. Kompol Esha menegaskan bahwa pihaknya menangani kasus ini dengan penuh profesionalisme.
"Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik," pungkasnya.
