Spesifikasi KAI KF-21 Boramae, Jet Tempur Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan Berteknologi Siluman
--
Sekarnews.com – Jet tempur KF-21 Boramae menjadi perbincangan hangat! Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai spesifikasi KF-21 Boramae yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi pentingnya!
Sekedar informasi, pesawat tempur merupakan sebuah pesawat militer sayap tetap yang dirancang terutama untuk pertempuran udara-ke-udara. Dalam konflik militer, peran pesawat tempur adalah untuk membangun superioritas udara dalam ruang pertempuran.
Diketahui dari kabar terbaru, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memaparkan perkembangan terkini pembuatan pesawat tempur kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan (KFX/IFX) KF-21 Boramae. Direktur Utama Dirut PTDI Gita Amperiawan mengatakan, saat ini pihaknya fokus untuk menjalankan prototyping pesawat yang menjadi 10 program prioritas industri Pertahanan Nasional ini. Sehingga, fase produksi bisa dilakukan pada tahun 2026.
Baca juga: Inilah Negara ASEAN yang Miliki Kapal Carrier Sendiri, Namun Malah Tuai Banyak Kontroversi!
Baca juga: Saham Meroket Naik! Jet Tempur China J-10C Tumbangkan Rafale di Perang Pakistan-India
Hingga saat ini, kata Gita, pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak Korea Selatan (Korsel). Hal ini termasuk mengikuti tes pilot yang dilaksanakan langsung di pesawat KFX di negara itu, sehingga pada tahun 2026 pesawat ini sudah masuk ke fase produksi.
Sebelumnya diketahui jika, proyek pengembangan pesawat tempur siluman KFX/IFX yang dikenal dengan KF-21 Boramae antara Indonesia dan Korea Selatan telah diteken pada 2010. Korea Selatan menerima usulan Indonesia untuk mengurangi porsi pembayaran yang signifikan dalam proyek bersama mengembangkan jet tempur baru.
Badan Program Akuisisi Pertahanan (DAPA), mengatakan pihaknya menyetujui usulan pemotongan kontribusi Jakarta terhadap proyek KF-21 dari 1,6 triliun won (Rp18,5 triliun) menjadi 600 miliar won (Rp6,9 triliun), sekitar sepertiga dari jumlah awal. Keputusan ini muncul di tengah perjuangan Indonesia untuk memenuhi kewajibannya membayar bagiannya dari proyek tersebut.
